KAIMANA- Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kampung Trikora, tepatnya di sekitar Bandara Utarom Kaimana, meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan pembangunan rumah layak huni yang diprogramkan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran 2013 ini, sebanyak 2.500 unit rumah layak huni. Dengan penyediaan rumah layak huni ini, diharapkan kedepannya, dapat meringankan beban penderitaan sejumlah KK di wilayah itu, yang hidup dari petani garapan. Kami sudah berada di Kaimana sejak tahun 1982, sejak itu kami hanya menggarap tanah milik masyarakat asli Kaimana. Dan dari tahun tersebut, kami tetap bertahan di wilayah ini, dengan mengandalkan hasil pertanian. Namun, tidak seberapa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk dengan beban biaya pendidikan bagi anak-anak kami, Teus Kiloona kepada wartawan kemarin.
Menurut dia, selama ini alokasi pembangunan rumah rakyat huni bagi warga miskin, lewat begitu saja dan belum menjawab keinginan sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Memang kita tahu bahwa anggaran itu terbatas, tetapi kami meminta kepada Bapak Gubernur, agar besarnya alokasi itu, hanya sebanyak 30 unit rumah saja untuk warga yang ada di wilayah ini, pintanya.
Sementara, Irwan Lautarauw, wakil rakyat dari Hanura di DPRD Kaimana mengakui program pembangunan rumah layak huni, baik yang dialokasikan melalui APBD provinsi maupun APBD kabupaten, hingga saat ini masih belum merata. Dia juga mengakui, rumah layak huni di daerah terpencil belum dirasakan oleh masyarakat di daerah itu. Untuknya, ke depan harus memprioritaskan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil dan daerah-daerah perbatasan.
Jika ini dimaksimalkan, maka berdampak pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil, karena keterbatasan dana dan sarana transporatasi maka rumah tinggal mereka belum begitu layak, ujarnya.
Sementara itu, dia juga jujur mengakui keterbatasan anggaran menjadi penyebabnya. Untuk itu, dia meminta pemerintah baik itu Provinsi maupun Kabupaten, agar selalu merencanakannya dengan tepat, sesuai anggaran dan mengena pada sasarannya. Soal infrastruktur jalan ke distrik masih sangat terbatas, lanjut dia, DPRD pada prinsipnya sangat mendukung, jika ruas jalan yang dibangun mengarah kepada daerah-daerah pertumbuhan ekonomi. Dia juga meminta agar, pemerintah pun dapat memperhatikan pemenuhan ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, rumah layak huni, MCK, jalan penghubung antar distrik dan kampung di wilayah ini.(nic)
Sumber : http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=8630
Tidak ada komentar:
Posting Komentar