Ketua DPRD Jaring Aspirasi dari Stakeholder

KAIMANA - Guna menjaring berbagai aspirasi dari berbagai komponen masyarakat maka Ketua DPRD Kaimana Arifin,SE mengadakan pertemuan dngan sejumlah tokoh masyarakat instansi terkait Sabtu (19/01) bertempat di Kaimana Beach Hotel. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Adat Kaimana bersama Sekretaris Umum DAK, Tokoh Perempuan, Kepala Distrik, mewakili SKPD, Sekretaris PGRI, serta tokoh  masyarakat.
Diawal pertemuan Arifin menjelaskan bagaimana sinergitas legislative dan eksekutive selama ini, yang belum memenuhi apa yang diharapkan masyarakat, termasuk pembahsan APBD tahun anggaran 2013 yang hingga saat ini masih belum jelas waktu pelaksanaannya. serta menyampaikan kendala-kendala yang terjadi sehingga pembahasan APBD tahun Anggaran 2013 belum terlaksana.
Lebih jauh juga Arifin menjelaskan serta mengklarifikasi anggaran dan pendapat public yang selalu menyudutkan serta menyalahkan DPRD dalam setiap penyelenggaraan pembangunan yang berdampak  tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan di Kaimana hingga memasuki tahun ketiga pemerintahan ini. Terkait dengan pembahasan APBD Tahun anggaran 2013 secara aturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Rancangan KUA PPAS sudah harus diserahkan pada Juli 2012, pada bulan Agustus dan September 2012 kesepakatan sudah ada terhadap KU PPAS dan pada bulan Oktober 2012 Raperda sudah diusulkan. Namun menurut Arifin Pemerintah Daerah baru menyerahkan KUA PPAS pada bulan Januari  tahun 2013 dan belum melalui pembahasan. Kami mendukung sepenuhnya terhadap pembangunan di Kabupaten Kaimana komitmen bersama pemerintah bangun Kaimana dengan program-program pembangunan secara optimal, namun realitanya sinergisme hingga saat ini belum terbangun secara optimal sehingga dua tahun ini terkesan pemerintahan sebatas apa adanya, tegas Arifin.
Oleh karena itu menurut Arifin menjaring aspirasi lewat tatap muka tersebut menjadi acuan dan masukan dalam rangka agenda DPRD yang telah mengundang Bupati Kaimana, Wakil Bupati Kaimana bersama Sekda Kaimana untuk melakukan pertemuan dalam rangka jajak pendapat yang direncanakan hari ini akan dilaksanakan di ruang Sidang DPRD Kaimana. Jajak pendapat DPRD dan Bupati, Wakil Bupati serta Sekda guna mempertanyakan banyak hal terkait dengan hubungan kerja serta penyelenggaraan pembangunan yang dinilai banyak pihak berjalan pincang, melalui tatap muka tersebut diharapkan ditemukan akar persoalan dan segera dicari solusi guna secara cepat dan tepat melanjutkan proses penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna, tepat sasaran.
Dalam menjaring aspirasi DPRD dengan tokoh-tokoh serta stakeholder terkait banyak masukan dan PR yang harus dilakukan baik oleh DPRD maupun pengambil kebijakan yakni Pemerintah Daerah. salah satu pegawai dilingkup Pemkab Kaimana Syaiful dalam pertemuan tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini prinsip keberamaan harus dikedepankan baik antara SKPD dan pengambil kebijakan, SKPD dengan masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan DPRD dan stakeholder terkait di wilayah Kaimana. Pembangunnan saat ini tidak pernah masyarakat diajak bicara sehingga saya mau katakan pembangunan salah alamat dan saat ini rakyat menangis. Oleh karena itu APBD harus memprioritaskan program ekonomi productive yang selama ini dialokasikan sangat rendah, ungkap Syaiful dalam pertemuan tersebut.
Sementara Subhan Sanusi sebagai Ketua Komunitas Perawat di Kaimana menegaskan bahwa komitmen Pemda dan DPRD harus jelas dan bekerja untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan anggota DPRD ataupun pejabat Pemerintah Daerah. Selanjutnya perlu direview dan dievaluasi apakah pelayanan pembangunan selama ini sudah berpihak kepada rakyat  dan orientasi berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sudah mengarah kepada kepentingan rakyat atau kah kpentingan Pemerintah. DPRD dan Pemerintah perlu komitmen jelas arah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, ungkapnya.
Selain itu terkait dengan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dimana komitmen 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan dan 10 % untuk kesehatan perlu dikaji  lagi dan sejauh mana alokasi anggaran tersebut dengan sumber-sumber pendanaan jelas dan tepat. Arifin berharap dengan pertemuan tersebut banyak hal penting yang akan menjadi bahan kajian serta agenda penting yang akan dibahas bersama Pemerintah Daerah yang telah diagendakan hari ini Senin (21/01) lewat pertemuan internal DPRD bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana. (nic)

Sumber : http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=6731