Anggota MRPB, Lukas Surbay, menyebutkan, pemerintah daerah perlu mempercepat peraturan daerah soal retribusi bahan galian golongan C. Kalau perda itu sudah ada, tentu pemerintah bisa menentukan
lokasi mana yang bisa dijadikan sebagai bahan galian golongan C. Dengan demikian juga, memberikan keuntungan baik kepada pemerintah maupun kepada pemilik hak ulayat di wilayah ini, tegasnya.
Dia menyebutkan, setiap tahunnya, selain dampak dari pemanasan global yang terjadi secara menyeluruh di seluruh dunia, tetapi juga disebabkan karena penambangan pasir tersebut, menyebabkan bibir pantai terus terkikis setiap tahunnya. Salah satu contoh, seperti di wilayah sepanjang Pantai Bantemin, terparah di Polres Kaimana, dulunya, ruas jalan tersebut masih sekitar 40 meter hingga ke bibir pantai. Tetapi saat ini tinggal beberapa meter saja. Jika ini dibiarkan, maka tahun-tahun ke depannya, ruas Jalan Utarom pasti akan terkikis habis, imbuhnya.
Dia mengharapkan ketegasan dari pemerintah daerah, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan masyarakat, yang berkaitan dengan penambangan pasir di sepanjang pantai tersebut. Kalau jika memang terbentur dengan kepemilikan wilayah adat, maka sebaiknya, seluruh pantai sudah harus mulai ditalud dan ditimbun, sehingga mengantisipasi penambangan pasir oleh warga, katanya.
Disinggung soal beberapa upaya pemerintah untuk menanam mangrove di sepanjang Pantai Bantemin, kata dia, hal itu memang harus terus digalakan, selain oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh siswa. Jadi selain mengantisipasi terjadinya abrasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada generasi muda, tentang pentingnya memelihara lingkungan. Kalau sepanjang pantai ini, sudah tumbuh mangrove, maka abrasi pantai bisa teratasi pada tahun-tahun mendatang, tegasnya.(nic)
sumber : http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=6218
Tidak ada komentar:
Posting Komentar