Minggu, 03 Februari 2013

69,92% APBD 2013 untuk Belanja Langsung Diharapkan Terimplementasi Secara Adil dan merata

KAIMANA- Masyarakat mengharapkan agar pembangunan yang diimplementasikan lewat APBD Tahun Anggaran 2013 dapat memberi manfaat pembangunan yang optimal, dari kota hingga pelosok kampung. Oleh karena itu sudah saatnya kebijakan pembangunan yang menganut pendekatan pembangunan berbasis kampung, dipandang sebagai kebijakan yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat. Karena pendekatan pembangunan berbasis kampung lebih mengarahkan seluruh program pembangunan untuk menyentuh langsung kondisi riil masyarakat. Pembangunan berbasis kampung juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kampung, yang selama ini belum merasakan hasil-hasil dari pembangunan tersebut.


Hal tersebut disampaikan beberapa tokoh masyarakat dalam diskusi lepasnya di halaman kantor DPRD Kaimana. Antusias warga masyarakat cukup diancungkan jempol, karena kedatangan mereka guna mencari informasi sejauhmana perkembangan APBD dipersiapkan kedua institusi tersebut hingga penetapan Selasa lalu yakni eksekutif dan legislatif. Karena menurut mereka APBD 2013 tersebut harus diketahui sehingga warga juga paham dan memberikan kontribusi dalam pengawasan dan ikut dalam implementasi pembangunan.

Berdasarkan data dari total APBD Tahun Anggaran 2013 belanja sebesar Rp.793.533.454.400 sebesar 62,92% atau sebesar Rp.554.827.021.777 diperuntukan bagi belanja langsung. Sementara belanja tidak langsung sebesar Rp.238.706.432.623. Sesuai dengan komitmen Pemerintah di tahun 2011 lalu pembangunan berbasis kampung akan segera diimplementasikan sehingga dapat menjawab berbagai ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi dan belum menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat saat ini. Kita juga harus mengakui bahwa hingga saat ini hak-hak dasar masyarakat sebagai sebagai subyek pembangunan, belum dipenuhi secara baik oleh pemerintah. Karena kondisi tersebut, berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat semakin meningkat, terjadinya kesenjangan social, rendahnya sumber daya manusia, begitu juga berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat dari sektor ekonomi,ungkap Petrus dalam kesempatan itu.

Namun kenyataannya di tahun 2011 belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Sangat diakui karena ditahun 2011 terjadi masa transisi dimana pergantian jabatan bupati dan wakil bupati sehingga tahun 2011 banyak terjadi penyesuaian-penyesuaian dibarengi dengan konflik-konflik politik serta gesekan-gesekan antara pihak-pihak tertentu.
Untuk itu, di tahun 2012 seluruh program yang dialokasikan lewat APBD Tahun Anggaran 2012 harus diarahkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan masyarakat kampung. Titik-titik komunitas masyarakat di wilayah perkampungan, yang belum terjangkau oleh pelayanan pemerintahan sudah harus menjadi prioritas di tahun 2012. Namun di penghujung tahun 2012 harapan tersebut belum juga dicapai secara optimal berbagai persoalan silih berganti menghiasi perjalanan penyelenggaraan pembangunan sepanjang 2012.

Oleh karena itu di tahun 2013 ini pembangunan harus diwujudnyatakan lewat program-program pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil, upaya peningkatan ekonomi riil masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan dibidang ekonomi harus sudah dapat terlihat dengan hasil pendapatan masyarakatnya.Pengoptimalan pembangunan harus dibarengi dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintahan distrik dan kampung yang harus terus didorong, sehingga bisa mencapai pemerintahan yang baik dan bisa mampu mengolah sumber-sumber pendapatan masyarakat di wilayahnya, yang bertujuan untuk menyamakan kesetaraan hidup yang lebih baik.
Program ini diharapkan sebagai upaya mendekatkan hasil pembangunan daerah secara lebih dekat dan merata kepada warga. Artinya pemerataan hasil pembangunan daerah lebih responsif di tingkat grass-roots atau komunitas. Bukan hanya itu, pendekatan ini juga menarik uang tunai ke masyarakat kampung dan sekaligus memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di tataran komunitas ekonomi kampung, tegas Iwan Laturauw salah satu anggota DPRD Kaimana yang diusung partai Hanura.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat mengharapkan agar dengan pendekatan ini bisa menfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat local, dengan cara menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pola kemitraan dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kampung. Diharapkan pula, dengan pola ini bisa membangun komunitas kampung sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan dan komunitas budaya lokal sebagai penyanggah perubahan sosial budaya di daerah ini yang semakin cepat dari tahun ke tahun.
Pembangunan bisa terlaksana secara optimal bukan hanya menjadi tanggungjawab kepala daerah namun juga semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait juga harus bertanggunjawab untuk memberikan kontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan sesuai peran masing-masing, ungkap salah satu warga masyarakat. (nic)

Sumber : http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=7290

Tidak ada komentar:

Posting Komentar