KAIMANA - Alokasi anggaran pendidikan yang melampui 20% dari total APBD Tahun Anggaran 2013, membuat sejumlah kalangan yang serius memperhatikan dunia pendidikan di Kaimana ikut menyumbangkan pandangan, masukan dan kritikan dengan satu tujuan agar dengan alokasi anggaran yang cukup fantastic khususnya dibidang pendidikan dapat termanfaatkan dengan baik. Sehingga harapan dan cita-cita kita bersama yakni peningkatan kualitas pendidikan dapat diwujudkan secara adil dan merata, karena tidak dipungkiri hingga kini persoalan pendidikan masih belum sesuai dengan harapan semua orang.
Wakil Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay,SE kepada Radar Sorong saat dikonfirmasi soal membangun pendidikan lebih maju, mengatakan kondisi riil yang ada di Kaimana bahwa kualitas pendidikan masih belum sesuai dengan harapan, disisi lain kualitas pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain peran orang tua, peran murid, peran guru dan fasilitas yang tersedia.
Alokasi anggaran yang begitu besar di bidang pendidikan diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan kualitas/mutu pendidikan antara lain penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dan yang terpenting dialokasikan untuk pengelolaan/manajemen sistem pendidikannya yaitu peningkatan kualitas tenaga pendidik, karena fasilitas yang memadai tidak akan berarti apa-apa apabila tidak tersedia tenaga pendidik yang memadai baik dari sisi kuantitas/jumlah maupun dari sisi kualitas/mutu, karena kualitas pendidikan hanya dapat dihasilkan dari interaksi terbaik dari fasilitas yang memadai, pendidik yang berkualitas, peran serta peserta didik dan dukungan dari orang-orang tua murid, jelasnya.
Frans berharap anggaran pendidikan yang telah DPRD alokasikan dan setujui dengan jumlah yang cukup besar tersebut dapat digunakan dengan baik dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Disinggung bagaimana hasil pengawasan DPRD terhadap pengelolaaan dunia pendidikan hingga saat ini, ditanggapi Frans bahwa berdasarkan pengamatan DPRD sampai hari ini, pemerintah daerah lebih fokus kepada penyediaan fasilitas fisik dan cenderung mengabaikan manajemen/pengelolaan sistem pendidikannya, haltersebut nampak dari penumpukan tenaga pendidikan di kota tanpa ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah.
Sementara beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan strategi yang diberikan oleh kepala daerah selaku pemegang kendali pemerintahan sudah sangat jelas, yang menjadi persoalannya ketika instansi teknis mampu tidak menerjemahkan apa yang menjadi skenario kebijakan yang diturunkan untuk memajukan dunia pendidikan saat ini di wilayah ini.(nic)
Sumber : http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=7889#
Tidak ada komentar:
Posting Komentar