Anggaran Pendidikan Tinggi, Mutu Pendidikan Harus Meningkat

KAIMANA- Sejumlah pihak menginginkan dengan besarnya anggaran pendidikan yang tahun ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 20 persen dari total APBD atau sebesar Rp. 140 miliar, diharapkan ke depannya, dapat mendongkrak mutu pendidikan di wilayah ini. Untuk itu, program yang disusun untuk peningkatan mutu pendidikan, harus benar-benar dapat diarahkan untuk mendayagunakan seluruh kemampuan pelaku pendidikan yang ada di wilayah ini. Hal itu ditegaskan pemerhati pendidikan Kabupaten Kaimana, Drs. Arnold Baronama, kepada wartawan saat dimintai tanggapannya terkait dengan besarnya alokasi APBD untuk sektor pendidikan di tahun anggaran 2013 ini.



Menurut dia, program yang mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan, harus menyentuh dengan kepentingan pendidikan, bukan karena keinginan tetapi harus mengarah kepada kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan apa yang diinginkan oleh mereka yang ada berada di balik meja, tegasnya.

Dia juga menyinggung soal program pengiriman sejumlah guru untuk studi banding ke luar daerah, yang memerlukan banyak dana. “Sebaiknya, dana yang ada itu mendatangkan para pelaku pendidikan, sehingga banyak guru yang terlibat dan mengambil manfaatnya. Begitu pula dengan infrastrukturnya, jangan sampai besarnya anggaran pendidikan itu hanya difokuskan pada pembiayaan fisik bangunan, sementara sumber daya manusianya kita lupakan, ujarnya lagi.

Dikatakan, untuk penyusunan program pendidikan, diperlukan banyak ide dan pandangan dari sejumlah pelaku pendidikan. Dia juga menyayangkan, penyusunan sejumlah program pendidikan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas pendidikan, tanpa melibatkan pihak yayasan pendidikan seperti pihak yayasan swasta. Meski demikian, kita tetap yakin dan percaya, bahwa program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan, diharapkan mampu mendongkrak mutu pendidikan di Kaimana, yang semakin tahun semakin terpuruk seperti saat ini, harapnya.

Dia juga menyayangkan minimnya pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga persoalan pendidikan yang telah menjadi urat akar di kabupaten ini belum terjawab dengan baik. Untuk itu, dia pun berharap dengan besarnya anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah saat ini, pengambil kebijakan jangan mudah percaya terhadap laporan rutin tanpa turun melihat dari dekat kondisi pendidikan di wilayah-wilayah terpencil.

Dia juga meminta kepada seluruh aparat pemerintahan distrik maupun kampung yang ada di Kaimana, turut mengawasi pelaksanaan pendidikan di daerahnya masing-masing, karena tanggungjawab pendidikan bukan hanya terletak pada guru, sekolah dan Dinas Pendidikan semata, tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak. Persoalan guru tidak pernah melaksanakan tugas, merupakan sebuah litany yang terus muncul di dunia pendidikan. Bupati Kaimana pernah mengatakan, program sebaik apapun jika tidak diimplementasikan, maka hasilnya tidak akan kita petik. Untuk itu, program yang disusun pun harus berdasarkan data base, sehingga benar-benar mengarah kepada tujuan program dan kegiatan itu dilaksanakan, dalam rangka mendongkrak mutu pendidikan di daerah ini, sebutnya lagi.(nic)

Sumber : http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=7851