Implementasi Program 2013, Akan Ada Resuffle

KAIMANA - Resuffle pejabat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di daerah ini melalui pengimplementasian Program 2013 Lewat APBD Tahun Anggaran 2013, akan segera diagendakan mengingat prioritas dan program andalan dalam pemerintahan yang dinahkodai Bupati Drs. Matias Mairuma dan Wakil Bupati Burhanudin Ombaeir,S.sos yakni peningkatan produktivitas ekonomi riil masyarakat dengan sektor unggulan yang diandalkan adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta pariwisata. Guna mewujudkan butuh aparatur yang komitmen dan cerdas serta mampu mengimplementasikan skenario kebijakan pembangunan negeri ini.
Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma, dalam sidang Paripurna DPRD pembahasan APBD Tahun Anggaran 2013 menegaskan berkaitan dengan pengisian jabatan struktural eselon II,III dan IV direncanakan dilaksanakan pada akhir Januari lalu, namun karena bertepatan dengan pelaksaanaan pembahasan Sidang APBD Tahun 2013 maka ditunda dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Terkait dengan rencana pergantian dan pengisian jabatan struktural eselon II,III dan IV yang akan dilakukan pemerintah daerah, kepada Radar Sorong kemarin, beberapa Anggota DPRD Kaimana dalam diskusinya di ruang komisi A menjelaskan, langkah pemerintah daerah untuk melaksanakan pergeseran beberapa pejabat dan aparatur lainnya di tubuh Pemkab Kaimana, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur di daerah ini, untuk lebih efektif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Namun, rencana mutasi tersebut perlu dilihat latar belakang masing-masing pejabat. Jangan kita tempatkan pejabat yang tidak mempunyai bidang keahlian khusus di salah satu bidang tugas, yang tidak dia (pejabat,red) kuasai. Memang kalau dilihat adanya kekurangan jabatan eselon, itu adalah hal yang wajar, tetapi harus rasional, sehingga sejumlah program dan kebijakan yang diambil ke depannya, dapat lebih efektif dilaksanakan,”tegas salah satu anggota DPRD yang meminta untuk namanya tidak perlu dikorankan.

Dia lebih lanjut mengatakan, selama mutasi didasari alasan rasional, yakni dalam rangka untuk mencapai target RPJMD, maka sah-sah saja dilakukan. Dewan tak keberatan, tapi harus tetap konsultasi dengan Baperjakat sehingga pejabat yang diberikan kewenangan itu benar-benar dapat menjalankan tugas dengan memanfaatkan seluruh anggaran untuk pembiayaan program-program yang berkaitan kebijakan pembangunan di daerah ini, katanya lagi.

Langkah strategis pemerintah, lanjut dia, selain melihat the right man ont the right place, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan masing-masing pejabat. Kinerja yang baik, tentu ditunjukkan dengan keberhasilan berbagai program yang ditangani oleh pejabat yang bersangkutan. Saya hanya mengingatkan, agar reshuffle yang rencana akan dilakukan oleh pemerintah, jangan sampai bermuatan kepentingan tertentu, karena Jika hal demikian terjadi, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan yang ada saat ini, akan hilang. Jika itu hilang, maka pemerintah akan kehilangan arah, bagaimana tidak direspon oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan tersebut?, ujarnya, yang sangat optimis reshuffle yang dilakukan oleh seorang Bupati Matias semata-mata tulus demi mewujudkan harapan masyarakat Yakni.Kesejahteraan, semoga seluruh aparatur dibawahnya terus mendukung kebijakan Bupati sehingga dengan satu langkah kesejahteraan masyarakat akan terus diwujudkan.

DPRD juga kembali mengingatkan, agar rencana reshuffle kabinet haruslah mempedomani aturan perundang-undangan yang ada, seperti termuat dalam literatur tentang kepegawaian, yakni pertama, mendukung pembentukan profesionalisme PNS, kedua, memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya, ketiga memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada dan terakhir adalah memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan penetapan bobot angka kreditnya.

Kalau ini dijalankan maka tujuan pengembangan karir diarahkan pada pembentukan PNS yang profesional, bermoral dan sejahtera, diharapkan akan berimplikasi pada penciptaan Good Governance (tata pemerintahan yang baik,red) dengan bercirikan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, katanya.(nic)

Sumber :  http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=7794